BEA CUKAI


SRP
Surat Register Pabaean (SRP) adalah Surat Register Perusahaan di Bea Cukai. yang berfungsi sebagai Identitas Perusahaan dalam pelaksanaan Import dan Eksport.Lebih Detail
Masterlist
Master List adalah kebutuhan bahan baku atau barang jadi yang diperlukan untuk kurun waktu selama satu tahun. Apabila Saudara tidak dapat menyusun untuk 1 tahun ...  Lebih Detail
NPIK
Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.Lebih Detail
NIK
Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan .. Lebih Detail  
PPJK
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Lebih Detail
Kawasan Berikat
Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Lebih Detail
 

Kawasan Berikat

 
DEFINISI

  • Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
  • Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
  • Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
  • Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
  • Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat  yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.
  • Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan: mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau budidaya flora dan fauna.
  • Kegiatan Penggabungan adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor, dari Kawasan Berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean.
  • Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa: peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat; mesin; dan cetakan (moulding), tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau kontruksi Kawasan Berikat serta suku cadang yang dimasukkan tidak bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan.
  • Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akan diolah menjadi  barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
  • Bahan Penolong adalah barang dan bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.
  • Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.
  • Hasil Produksi Kawasan Berikat adalah hasil dari Kegiatan Pengolahan atau  Kegiatan Pengolahan dan Kegiatan Penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat.
  • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
  • Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
  • Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  • Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  • Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  • Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
  • Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
  • Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
  • Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
  • Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

MANFAAT

Bagi Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, akan mendapat manfaat antara lain:

  • Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS / Pelabuhan).
  • Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan pengusaha kawasan berikat dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan.
  • Cash Flow Perusahaan serta Production Schedule lebih terjamin.
  • Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melaui pola kegiatan sub kontrak. (sumber: fuad muftie)

FASILITAS

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah:

(1) Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat berupa:

  • Bahan Baku dan Bahan Penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih lanjut;
  • Barang Modal asal luar daerah pabean dan Barang Modal dari Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat;
  • peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang dipergunakan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB;
  • barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan Barang Modal untuk proses produksi;
  • barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat;
  • barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) ke Kawasan Berikat;
  • barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor; dan/atau
  • pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke KawasanBerikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang HasilProduksi Kawasan Berikat.

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas:

  • pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;
  • pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
  • pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan ditempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
  • pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerahpabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat;
  • pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain,atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untukdiekspor; atau
  • pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat.

(3) Pembebasan Cukai diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

(4) Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tidak dipungut PajakPenghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, diberikan atas pemasukan barangdari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/atau digabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat.

(5) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)pengusaha di Kawasan Bebas harus mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.

(6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat (4), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di KawasanBerikat, seperti makanan, minuman, bahan bakar minyak, dan pelumas.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN

Dalam rangka meningkatkan investasi dan terutama untuk peningkatan ekspor, pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat kepada investor, salah satunya adalah Kawasan Berikat. Berdasarkan PP No. 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI. Kawasan berikat ini berperan sebagai Export Processing Zone karena barang-barang yang diproduksi dalam kawasan ini diutamakan untuk ekspor.

Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Artinya sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.

DASAR HUKUM
  • Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
  • Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2011 tentang Gudang Berikat
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 147 tahun 2011 tentang Kawasan Berikat
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 255 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas PMK No. 147 tahun 2011
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 44 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 147 tahun 2011
  • Peraturan Direktur Jenderal tentang Kawasan Berikat No. 57 tahun 2011 tentang Kawasan Berikat
  • Peraturan Direktur Jenderal tentang Kawasan Berikat No. 02 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas P-57
  • Peraturan Direktur Jenderal tentang Kawasan Berikat No. 17 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas P-57
  • Peraturan Direktur Jenderal tentang Kawasan Berikat No. 50 tahun 2011 tentang Gudang Berikat 

PERSYARATAN


1)    Dokumen yang di persyaratkan untuk mendapatkan izin sebagai PKB/PKB merangkap PDKB

  • Foto Copy Surat izin usaha dari instansi teknis terkait
  • Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UPL & UKL;
  • Foto Copy Akta pendirian perusahaan yg telah disahakan oleh departemen Hukum & HAM RI (d/h Departemen Kehakiman);
  • Foto Copy bukti kepemilikan/penguasaan lokasi/tempat yang akan dijadikan KB (jika berdasarkan kontrak sewa menyewa, minimal dalam jangka waktu 3 tahun;
  • Foto Copy NPWP, penetapan sebagai PKP dan SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sdh diwajibkan menyerahkan SPT;
  • Berita Acara Pemeriksaan lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi disertai lampiran berupa peta lpkasi/tempat/denah/tata letak dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan oleh KPBC yamg mengawasi;
  • Surat Keputusan dari instansi Pemda terkait/Perda yang menetapkan area calon KB merupakan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (Kedepannya Izin KB hanya akan diberikan untuk perusahaan di dalam KAWASAN INDUSTRI);
  • Foto Copy KTP/KITAS a.n. penanggung jawab perusahaan dan foto copy surat ijin tenaga kerja asing (apabila penanggung jawab adalah WNA;
  • Foto Copy surat Pemberitahuan Registrasi (SPR).

2)    Dokumen yang dipesyaratkan untuk mendapatkan persetujuan beroprasinya sebagai PDKB :

  • Rekomendasi PKB
  • Surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait
  • Foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum & HAM RI (d/h Departemen Kehakiman);
  • Foto Copy Bukti kepemilikan lokasi/tempat yang akan dijadikan KB (jika berdasarkan kontrak sewa menyewa, minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  • Foto Copy NPWP, penetapan sebagai PKP dan SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sdh diwajibkan menyerahkan SPT;
  • Berita Acara Pemeriksaan lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi disertai lampiran berupa peta lpkasi/tempat/denah/tata letak dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan oleh KPBC yamg mengawasi;
  • Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik;
  • Foto Copy KTP/KITAS a.n. penanggung jawab perusahaan dan foto copy surat ijin tenaga kerja asing (apabila penanggung jawab adalah WNA;
  • Foto Copy surat Pemberitahuan Registrasi (SPR).
 

NPIK

Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.

TATA CARA & PERSYARATAN

NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).

Untuk dapat memperoleh NPIK

importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur,dengan persyaratan :
 a.NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan :
 
  • API-U
  • Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau realisasi impor dalam 1(satu) tahun terakhir dan atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitra dagang luarnegeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka
 b.NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan :
 
  • API-P
  • Izin Usaha Industri
 c.NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :
 
  • API-T
  • Izin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMDN
 

NIK

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang kena cukai, pengagkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual 

TUJUAN REGISTRASI

  • Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai
  • Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai
  • Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

DASAR HUKUM :

  • Pasal 6A UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
  • Ayat 1 - Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan.
  • Menggantikan Permenkeu Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
  • Perubahan Permenkeu Nomor 65/PMK.04/27 tentang PPJK
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB .


 PERSYARATAN

1.
Akte Pendirian/Perobahan, NPWP, SIUP/SP BKPM, SK Kehakiman, TDP, PKP, API-U/P, APIT
2.
Domisili Kantor dan atau Pabrik legalisir Lurah.
3.
Sewa menyewa atau PBB Kantor dan atau Pabrik.
4.
Struktur Organisasi Perusahaan
5.
KTP dan NPWP direksi dan komisaris (tercamtum di akte pendirian).
6.
Laporan Keuangan Terakhir
7.
Rekening koran.
8.
Chart of Account
9.
General Jurnal, General Ledger dan Subsidiary Legder (sesuai kondisi pembukuan perusahaan)
10.
Flow Chart, Manual System
11.
Ijazah terakhir Manager Akutansi
12.
LHP dan SKP dan Dirjen Pajak, LHA dan DJBC dan Audit KAP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Surat ketetapan pajak (SKP), LHA = Laporan Hasil Audit, Kantor Akuntan Publik
13.
Contoh 1 (satu) PIB - Pemberitahuan Impor Barang( beserta Purchase Order, Invoice, P/L, B/L, serta rangkaian Bukti pembayaran T/T, Bukti Rekening Koran,
14.
Jurnal Pembelian, Jurnal Pengengeluaran kas dan buku besarnya,
15.
Jurnal Penjualan, Jurnal Penerimaan Kas dan Buku besarnya
16.
Faktur Pajak yang diterima dan dikeluarakan
17.
SK Fasilitas Kepabeanan (bintek, BKPM, DJBC).
18.
Rekapitulasi Import satu tahun.
 

PPJK

Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

REGISTRASI adalah kegiatan pendaftaran PPJK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dalam rangka akses kepabeanan. Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK wajib memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

NP PPJK berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan ada pencabutan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya. Hasil registrasi digunakan untuk melakukan penilaian dan pembuatan profil PPJK. Penilaian dan profil PPJK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasan kepabeanan kepada pengangkut, importir, dan eksportir yang menguasakan pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK.

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK), PPJK wajib melakukan registrasi melalui media elektronik (website bea cukai di www.beacukai.go.id). PPJK yang akan melakukan registrasi, wajib memenuhi persyaratan :
  • kejelasan dan kebenaran alamat (existence);
  • kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab (responsibility);
  • mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan (competency); dan
  • kepastian penyelenggaraan pembukuan (auditable).
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, berupa :

a.penelitian dan penilaian administrasi terhadap data;
b.penelitian lapangan;

Pejabat Bea dan Cukai memberikan keputusan atas registrasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap dan benar.

PPJK yang telah mendapatkan NP PPJK sebelum melakukan kegiatannya wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi.

BENTUK JAMINAN

a. uang tunai;
b. jaminan bank; dan/atau
c. jaminan dari perusahaan asuransi

BESAR JAMINAN

a. KPPBC Tipe A1 dan KPU BC sebesar Rp250.000.000,00
b. KPPBC Tipe A2 sebesar Rp150.000.000,00
c. KPPBC Tipe A3 sebesar Rp100.000.000,00
d. KPPBC Tipe A4 sebesar Rp50.000.000,00
e. KPPBC Tipe lainnya sebesar Rp25.000.000,00


PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK, secara administrasi berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK. PPJK yang akan melakukan kegiatan selain dari KPPBC yang membawahi domisili PPJK, harus terlebih dahulu :
  • menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK; atau
  • menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK dan menyesuaikan besarnya jaminan, dalam hal besarnya jaminan yang telah diserahkan tidak mencukupi.

PERSYARATAN
 
1.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3.
Surat Domisili Perusahaan dan Bagan/Peta Lokasi
4.
API/APIT dan Perijinan dari DEPERINDAG
5.
Pengukuhan PKP, NPWP Perusahaan
6.
Akte Pendirian Perusahaan, Perubahan terakhir, beserta Skep Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM
7.
Bukti Kepemilikan Kantor/Gudang (sertifikat /perjanjian sewa)
8.
Tanda Pengenal (KTP/Password) serta NPWP dari Direktur Utama, Direktur dan Komisaris
9.
Bagan Struktur Organisasi, Daftar Gaji (bulan terakhir)
10.
Laporan Hasil Audit dan SKP dari Ditjen Pajak
11.
Laporan Hasil Audit DJBC
12.
Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh KAP dan Laporan Keuangan bulanan (lainnya) yang terakhir
13.
Chart of Account (Bagan Akun)
14.
Manual Sistem Akuntansi dan contoh print-out sistem akuntansi (jurnal dan ledger, sesuai yang dilaporkan) bulan terakhir.
15.
Ijazah pegawai bagian akuntansi
16.
Hasil stock opname terakhir
17.
Aplikasi dan dokumen L/C atau bukti pembayaran ke supplier ( contoh 1 bulan terakhir)
18.
Sertifikat Ahli Kepabeanan milik pegawai perusahaan
19.
Sertifikat ISO 9001/9002
20.
Contoh PIB beserta lampirannya (B/L, invoice, surat kuasa, Packing List) 1 bulan terakhir
21.
Foto Lokasi usaha dan aktifitas (tampak muka dan dalam)
22.
Data lainnya.
 
 
 
More Articles...
Untuk bantuan dan  informasi lebih lanjut hubungi kami di Telepon:
0818658989 atau (021) 6844-1234 atau (021) 8370-7078

Konsultan Perizinan
(Legal Service)

Jl.Kampung Melayu Besar No 17-A
(Seberang Gudang Peluru)
Kel.Bukit Duri,Kec.Tebet
Jakarta Selatan

  
 
021-83707078
83706336
68441234

0818658989
0811158309
law2000@ymail.com
 

 

 
 Partners